Rumah Bersalin yang didirikan PCNU Kabupaten Tegal di bawah koordinasi LKKNU, dengan dana milyaran sampai hari ini belum beroperasi kembali padahal sebelumnya sempat buka bahkan sudah mengadakan launching khusus untuk rumah bersalin tersebut.

Beberapa warga NU sempat prihatin dengan berhentinya rumah bersalin yang digawangi oleh Nahdlatul Ulama. “Sebenarnya saya berharap rumah bersalin milik NU itu bisa buka kembali, karena dulu ketika rumah bersalin itu masih beroperasi, keluarga saya banyak yang berobat ke situ,” kata Sapro Aji, warga Harjosari, kecamatan Adiwerna, yang merasa bangga dengan berdirinya Rumah Bersalin NU, Jum’at (12/10).

Menurut Sapro, warga NU kurang pas apabila berobat atau melahirkan di Rumah Sakit Islam Singkil Tegal yang notabennya milik ormas Islam lain. Tapi kenyataanya mayoritas pasien di rumah sakit Islam tersebut adalah warga NU, bahkan tak jarang pengurus NU yang berobat atau melahirkan di rumah sakit Islam Singkil karena memang rumah sakit milik NU itu tidak jalan alias tidak beroprasi lagi. “Oleh karenanya saya berharap Rumah Bersalin milik NU itu bisa buka kembali, “ tandasnya.

Kalau melihat potensi warga NU Tegal, lanjut Sapro, sebenarnya tak di ragukan lagi. Terbukti dari pembangunan gedung NU lantai dua, yang anggaranya melebihi rumah bersalin, ternyata bisa terwujud bahkan terkesan mewah untuk ukuran gedung NU sebagai wadah para ulama.

“Ini artnya membuktikan dari segi pendanaan warga NU di Tegal punya potensi yang luar biasa kalau di menej secara baik,“ kata dia, yang aktif mengikuti perkembangan NU di kabupaten Tegal.

Irfan, warga NU lain yang rumahnya kebetulan dekat dengan rumah bersalin, mengatakan, dalam pantauan dirinya, sebenarnya rumah sakit bersalin NU sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat karena ternyata sudah banyak warga NU yang berobat/ melahirkan di rumah bersalin tersebut.

“Entah karena apa, ternyata rumah bersalin itu kini telah tutup, padahal sebelumnya pengurus NU dari tingkat cabang, MWC dan ranting selalu mensosialisasikan rumah bersalin tersebut, bahkan memberi warning agar warga NU berobat/ melahirkan di rumah bersalin NU,“ ungkapnya.

Ketua LKKNU kabupaten Tegal, H Nasrudin Dahlan, yang membawahi berdirinya rumah bersalin, saat dikonfirmasi, NU Online, mengatakan, persoalan krusial yang di hadapi Rumah Bersalin (RB) NU adalah soal manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di NU yang masih minim pengalaman di bidang pendirian rumah bersalin atau rumah sakit, beda dengan pendirian sekolah atau madrasah yang memang sudah berpengalaman. “Dua faktor inilah yang menyebabkan berhentinya RB NU,” katanya.

Dalam pandangan Nasrudin, kalau persoalan dana sebenarnya bisa diatasi karena di kabupaten Tegal, warga NU itu mayoritas sehingga pembangunan yang membutuhkan dana besar pun cepat selesai. Tapi syaratnya ada koordinasai dan manageman yang baik.

“Contohnya di Kebasen. Sebuah desa di kecamatan Talang, membangun masjid dengan anggaran 2 milyard rupiah. Ternyata tidak sampai satu tahun sudah selesai. Padahal itu di tingkat desa,” katanya menggambarkan.

Nasrudin berharap PBNU untuk turun tangan secara langsung ke Tegal, karena LKKNU beserta PCNU sudah maksimal dalam bekerja tapi belum memperoleh hasil yang diharapkan.

“Kami berharap PBNU disamping melakukan supervisi juga menurunkan tim yang memenej secara langsung agar RB NU di kabupaten Tegal bisa jalan kembali dan bekerja secara optimal sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh warga NU. Karena sangat disayangkan potensi warga NU yang begitu besar tapi kurang tergarap khususnya di bidang kesehatan,” tandasnya berharap.

Salah satu inspirasi lahirnya NU adalah semangat kebangkitan Nasional. NU bercita-cita membangun sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Bersama kekuatan yang lain, NU berjuang dan merumuskan berbagai landasan berdirinya negeri ini. NU ikut merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

NU menjadikan agama sebagai inspirasi mendirikan, mengukuhkan, dan mempertahankan negara. Bagi NU, mempertahankan negara ini wajib hukumnya. Karena itu, NU menolak terlibat dalam Darul Islam (DI/TII) untuk mendirikan negara Islam. Sebaliknya, NU mendukung negara Pancasila yang dipimpin oleh Bung Karno.

Ketika dalam situasi genting, tahun 1954, NU memberikan status pada pemerintah Indonesia dan Bung Karo sebagai waliyul amri dlarury bisy syakah. Gelar ini, dengan demikian, menafikan klaim Kartosuwiryo sebagai Amirul Mukminin. Di mana-mana, NU membuat sistem pertahanan yang dipimpin para Kiai untuk membendung pengaruh DI/TII.

Sikap tegas NU itu membuat marah kelompok Islam garis keras DI/TII, sehingga beberapa pimpinan NU selalu menjadi ancaman teror dan pembunuhan. Bahkan sejak 1949, KH Idham Chalid sebagi salah satu pimpinan NU merasa sering mendapat teror. Menurut penuturan KH Idham Chalid bebarapa kali ia diserang. Suatu hari, saat menginap di Puncak, Kiai Idham diberondong pasukan Darul Islam (DI). Begitu pula ketika ke Yogya, keretanya diberondong pasukan Islam garis keras itu. Oleh DI, NU telah dianggap pengkhianat karena keluar dari Masjumi. Lebih jauh, NU dianggap kafir karena menolak negara Islam DI.

Peristiwa paling dramatis adalah saat para pimpinan NU seperti Idham Chalid, Zainul Arifin bersama Bung Karno melakukan sembahyang Idul Adha di masjid baiturrahim di Lingkungan Istana tahun 1962. Saat itu terjadi penembakan oleh para gerilyawan DI/TII pada para pimpinan negara ini. Dalam insiden tersebut, peci KH Idham Chalid tersambar peluru dan Bung Karno selamat. Sementar tokoh NU, yakni KH Zainul Arifin,yang juga Wakil Perdana Menteri, terkena tembakan, sehingga mengakibatkan mantan panglima Hizbullah itu meninggal dunia. Di Jawa Barat Selain, beberapa pimpinan NU banyak diserang teror, bahkan ada yang gugur dibantai oleh Pasukan DI.

NU dianggap kafir karena mendukung pemerintah RI. Oleh DI, negeri ini disebut sebagai Republik Indonesia Kafir. Ini tentu berbeda dengan pandangan KH Ahmad Shiddiq bahwa penerimaan NU terhadap Negara Republik Indonesi tidak bersifat politis dan taktis, melainkan bersifat ideologis, syar’i. Merupakan kewajiban syariah, sehingga tidak tepat kalau dituduh oportunis oleh kaum modernis terutama para simpatisan DI/TII. (Abdul Mun’im DZ)

Pada hakikatnya manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, manusia harus saling tolong menolong dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hadits Nabi SAW riwayat Imam Muslim digambarkan, adanya saling tolong menolong diantara umat Islam bagaikan satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya, atau bahkan memberikan bantuan. Tenggang rasa ini minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah.

Hadits ini menjadi dasar filosofi tegaknya sistem Asuransi Syariah. Semangat bertakaful dalam menghadapi risiko musibah menekankan pada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara para peserta.

Sebenarnya ada berbagai cara bagaimana manusia menangani resiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (risk retention), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (risk transfer), dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (risk sharing). Cara yang ketiga inilah filosofi dan dasar dalam asuransi syariah. Jadi, risk sharing inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, di mana di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggungjawab (cooperation, protection, mutual responsibility)

Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (transaksi) yang sesuai dengan syariah, yaitu akad yang tidak mengandung maghrib; maysir (perjudian), gharar (penipuan) dan riba. Sifat mengutamakan kepertingan pribadi atau dorongan mendapatkan keuntungan semata-mata, dihilangkan seminimal mungkin dalam asuransi syariah. Akan tetapi ada pula yang menjadikan asuransi ajang spekulasi (maysir), yang menjadi asuransi sebagai akad jual beli atau tukar menukar (mu’awadlah) bukan akad saling tolong menolong (ta’awun’).

Dari definisi di atas juga tampak bahwa akad asuransi syariah tidak pernah dijelaskan secara khusus oleh para imam mazhab fiqh. Sebab pembahasan yang mirip dengan definisi asuransi syariah ini dalam kitab fiqh adalah pembahsan masalah ’aqila, muwalah, tanahud, ’aqd al hirasah, dlaman khathr at thariq, dan al kafalah. Bentuk-bentuk muamalah di atas (Al-Aqilah, Al-Muwalah, At-Tanahud, dsb) memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi, oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional. Bedanya, sistem muamalah tersebut didasari atas ’amal tathawwu’ dan tabarru’ yang tidak berorientasi pada profit.

Menurut sejarah, perkembangan asuransi baru muncul pada abad 13-14 di Itallia, disaat terdapat sebagian orang yang siap menanggung risiko-risiko di laut yang kerap menimpa perahu layar atau penumpangnya dengan imbalan uang tertentu. Lalu setelah tiga abad, munculah asuransi darat. Awalnya dalam bentuk asuransi kebakaran, yaitu selepas terjadinya kebakaran yang cukup besar di London pada tahun 1666 M yang melalap lebih dari 13000 rumah. Kemudian pada abad kedelapan belas sampai pertengahan abad kesembilan belas seiring dengan revolusi industri dan meningkatnya risiko tenaga kerja serta banyaknya alat industri muncul bentuk asuransi lainnya, seperti asuransi seseorang yang mengasuransikan dirinya dari sebuah bahaya yang mungkin menimpa hartanya, seperti juga mengasuransikan mobilnya dari kecelakaan, kematian atau yang lain sebagainya.

Sedangkan secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Pada tahun ini, Majma al-Fiqh al-Islami mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya, perkembangan takaful lebih didasarkan atas kreasi dan kebutuhan umat muslim ketimbang didorong oleh fatwa. Sistem asuransi diadopsi sebagai sistem saling menolong dan membantu di antara para pesertanya. Meskipun sebenarnya, ulama yang pertama membahas tentang asuransi adalah Ibnu Abidin (1784–1836 M./1252 H.). Ibnu Abidin adalah seorang ulama bermazhab Hanafi, yang mengawali untuk membahas asuransi dalam karyanya yang popular, yaitu Hasyiyah Ibn Abidin, Bab Jihad, Fashl Isti'man Al-Kafir dan kitab Raddu al Muhtar ’Ala ad Dar al Mukhtar.

Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995. Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan asuransi syariah dalam beberapa tahun terakhir cukup menggembirakan. Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia.

Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 51 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 42 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasiuransi syariah. Adapun perusahaan asuransi yang benar- benar secara penuh beroperasi secara syariah ada tiga, yakni Asuransi Takaful Umum, Asuransi Takaful Keluarga (jiwa), dan Mubarakah.

Sebenarnya perbedaan utama antara asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (ta’awuni) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (tabaduli). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan kepada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah. Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan yang lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan.

Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Dalam mekanismenya, asuransi syari’ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang telah disetorkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil dana yang telah diniatkan untuk tabarru’.

Pembagian keuntungan pada asuransi syari’ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan, sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Pembayaran klaim pada asuransi syari’ah diambil dari dana tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.

Implementasi akad takafuli dan tabarru’ dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening tabarru’. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru’. Keberadaan rekening tabarru’ menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (ke-gharar-an) asuransi dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-empat dan baru sempat membayar sebesar 40 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 60 juta diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul gharar tadi sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim (yang pada hakekatnya untuk tujuan tolong-menolong) berupa rekening tabarru’.

Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (shahibul maal) akan diinvestasikan oleh pengelola (mudharib/wakil) ke dalam instrumen-instumen investasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperolah keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi antara shahibul maal (peserta) dan mudharib (pengelola) berdasarkan akad mudlarabah (bagi hasil) dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati di muka atau membayar fee kepada wakil.

Adapun asuransi akad tijari adalah model mudlarabah atau wakalah. Secara teknis, mudlarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Di sini terjadi pembagian untung rugi antara (shahibul maal) dan pihak pengelola/perusahaan asuransi (mudharib). Keuntungan usaha secara mudlarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 40 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 60 persen dari keuntungan.

Meski sampai saat ini akad mudlarabah masih mendominasi kontrak-kontrak asuransi syariah, namun beberapa ahli ekonomi Islam mulai memberi “catatan khusus” terhadap jenis akad ini. Penolakan akad mudlarabah difokuskan pada beberapa hal : Definisi profit sharing dalam akad mudharabah adalah “tingkat pengembalian dana hasil investasi” sedangkan dalam prakteknya, yang terjadi bukan “profit sharing” tapi “surplus sharing” dimana yang dibagihasilkan adalah “hasil investasi + modal pokok” yaitu dalam kondisi apabila seluruh dana premi yang terkumpul masih tersisa setelah dikurangi beban asuransi dan biaya operasional.

Dalam model mudlarabah, seluruh peserta bertanggung jawab terhadap musibah yang dialami peserta lain, termasuk untuk membayar beban-beban asuransi lain (biaya reasuransi, medical expenses, legal fee, dll), sedangkan pengelola (operator) hanya bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran yang terkait dengan operasional dan hasil investasi sesuai kapasitasnya dalam akad mudlarabah. Dalam kenyataan di beberapa model mudlarabah, biaya marketing dan komisi bukan merupakan pengeluaran operator tapi dibebankan kepada Takaful fund.

Berbeda dengan akad mudlarabah, yaitu akad wakalah, Takaful berfungsi sebagai wakil peserta dimana dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), Takaful berhak mendapatkan biaya jasa (fee) dalam mengelola keuangan mereka. Dalam konteks yang ideal, Takaful tidak lagi mendapatkan bagi hasil karena seluruh dana beserta hasil investasinya menjadi hak penuh dari peserta. Namun demikian, pihak pengelola berhak mengenakan biaya manajemen atau biaya operasional.

Pilihan keputusan hukum asuransi syariah yang ditetapkan oleh Munas Alim Ulama pada 2006 merupakan pilihan hukum dan model asuransi yang bebas dari perbedaan para ulama fiqh (al huruj minal khilaf mustahabbun) yang mengharamkan dan yang menghalalkan praktik asuransi konvensional. Sebab menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi dan Maliki, hukum asuransi konvensional adalah boleh dan halal. Dalil yang digunakan adalah kaidah, bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan akad asuransi tidak ada teks (nash) yang mengharamkan maka berarti hukum asuransi adalah boleh seperti akad muamalah lainnya sepanjang menjadi maslahah dan tradisi (‘urf). Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang mengharamkan asuransi konvensional berargumentasi dengan dalil, bahwa praktik asuransi disamakan dengan praktik riba. Yaitu membayar uang di zaman tertentu dengan pengembalian yang bertambah pada waktu berikut. Maka praktik ini termasuk riba nasi’ah dan riba al fadl sekaligus.

HM. Cholil Nafis
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU

Semakin mendekati waktu haji, kota Makkah, khususnya kawasan di sekeliling Masjdil Haram kini menjadi kota milik seluruh dunia. Semua bangsa dengan beragam bendera yang ditempel di dinding dan pintu-pintu gedung saling bercengkerama dengan bahasa yang susah dibayangkan sebelumnya.

Makkah pada Musim haji adalah kota yang amat mengecilkan, bahkan menafikan berbagai teori mengenai multikulturalisme dan dan keanekabudayaan manapun. Makkah di musim haji hanya memiliki satu penjelasan, yakni Mukjizat Tuhan.

Sementara Makkah tidak pernah menjadi lebih luas, hanya sama seperti kota-kota lain dunia yang ditata dengan beraneka bangunan bertingkat menjulang tinggi ke arah langit. Waktu di Makkah pun tak lebih panjang dibandingkan waktu-waktu di tempat lain di dunia. Maka tak heran, Makkah di musim haji dipenuhi oleh berjubelnya manusia yang datang dengan satu niat, beribadah.

Namun tentu saja ibadah, terutama ibadah haji, tidak berdiri sendiri. Ibadah haji terkait dengan berbagai runtutan kegiatan dan beraneka bidang kehidupan. Bukan saja tentang perjalanan, belanja dan rekreasi, namun juga terkait dengan keamanan dan kesehatan.

Dengan demikian, Makkah menjadi kota super sibuk pada musim haji. Menjadi kota yang amat sangat padat dan mengalami kemacetan di mana-mana, terutama di sekitar Masjidil Haram pada waktu-waktu sholat lima waktu. Bahkan Makkah tetap saja sibuk hingga tengah malam, dini hari dan bahkan selama 24 jam.

Mereka selalu bergantian datang dan pergi dari pondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya, baik menggunakan kendaraan tumpangan maupun berbayar, baik sendiri-sendiri maupun berombongan. Banyak pula di antara mereka yang berjalan kaki berjam-jam berkilo-kilo meter untuk datang dan pulang menunaikan ibadah di Masjidil Haram.

Tak peduli panas terik tengah hari kota Makkah, tak peduli pula tengah malam yang mestinya mencekam. Tua-muda berjalan beriring dan berombongan menuju peribadahan kepada Tuhan.

Malam itu, waktu menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Pemondokan jamaah di Bahuthmah masih ramai dengan lalu lalang jamaah haji Indonesia. Ada rombongan-rombongan kecil yang tampak berjalan di antara gang-gang flat pemondokan jamaah haji Indonesia.

Sebagian pedagang, terutama pedagang perempuan berkulit hitam, tampak tertidur bergeletakan di samping barang-barang dagangannya. Sementara kafetaria (angkringan) Turki tampak tetap dipenuhi pengunjung. Meski tidak berdesakan, namun tampak bahwa orang-orang Turki memiliki tradisi nongkrong di kafe yang cukup kuat.

"Iya mas ini tadi baru menyelesaikan Umroh, terus pulangnya jalan kaki sekitar satu jam. Kami sudah sejak habis Isya' langsung ambil Miqot di Masjid Tan'im, namun memang Masjidil haram penuh sesak. Jadi jam segini baru pulang," tutur Ahmad Sanjaya, salah seorang jamaah asal Serang Banten kepada NU Online, Senin (8/11). Kala itu, jam di handphone menunjukkan pukul 02.00 dini hari.

Dari pintu-pintu flat pondokan yang tidak pernah tertutup, jamaah terus menerus keluar dengan bermacam-macam pakaian. Ada yang mengenakan pakaian ihrom dan ada pula yang mengenakan pakaian bebas, seragam telur asin jamaah haji Indonesia atau beraneka warna seragam KBIH masing-masing. Dengan beriringan mereka keluar dari pondokan menuju Masjidil Haram.

Untuk menuju Masjidil Haram jamaah dapat berjalan kaki, namun pilihan ini sangat jarang digunakan, terutama pada malam hari, kecuali oleh jamaah yang berada sangat dekat dengan Masjidil Haram. Maka pilihan yang paling difavoritkan adalah naik taksi.

Di Makkah, seperti juga di Madinah tidak ada angkutan kota seperti di kota-kota Indonesia. Di sini hanya ada taksi. Namun memang taksi di sini lebih fleksible. Kendaraan umum selain bus biasaya disebut taksi, meski berukuran besar dan dinaiki oleh beberapa orang yang bukan satu rombongan. Oleh karena itu pula harganya pun bervariasi, mulai dari 3 Riyal hingga 20-30 Riyal untuk tujuan yang sama.

Dalam hal menjemput jamaah, taksi-taksi biasanya menawarkan tarif 3 Riyal, bahkan ada yang cuma 2 Riyal untuk jarak sekitar 3-4 km. Tentu saja dengan tarif semurah ini, jangan pernah mengharapkan taksi yang nyaman. Tarif semurah ini berlaku sama untuk hampir semua jenis mobil, mulai dari mobil jenis sedan, bus, pic up, hingga mobil bak terbuka yang diberi rangka tambahan.

Dengan tarif semurah ini, tentu naik mobil merupakan pilihan yang sangat rasional dan ekonomis. Barulah ketika pulang, sebagian di antara mereka memilih untuk berjalan kaki. Sekalian sambil belanja atau sekedar lihat-lihat barang bagus Mas," tutur Rohaya, jamaah perempuan asal Jawa Tengah.

Sementara itu, beberapa jamaah pria masih asyik duduk-duduk di teras pondokan, beberapa di antaranya malah memilih jongkok-jongkok di pinggir jalan sambil makan mie dengan ditemani bercangkir-cangkir kopi dan berbatang-batang rokok. Sesekali mereka terlihat memberi isyarat kepada mobil-mobil parkir di depan hotel untuk segera beranjak.

Ketika malam berangsur undur diri dan fajar mulai siap berhias, pedagang-pedagang makanan juga mulai bermunculan. Beberapa pedagang yang tadinya tertidur pun mulai bangun dan menata ulang dagangannya. Kembali jalanan dipenuhi oleh jamaah yang keluar dari pondokan sepanjang jalan. Ada yang langsung mengelilingi penjual makanan untuk sarapan dan ada yang bergegas mencari tumpangan menuju Masjidil Haram.

Sebagian lainnya hanya sekedar nongkrong dan bercengkerama dengan teman-temanya dan saling sapa dengan jamaah lainnya yang jelas-jelas tidak dikenalnya. Tampaknya mereka ingin menikmati perjalanan ke Tanah Suci dan bertemu dengan sebanyak mungkin orang-orang baru. Yah, sebanyak mungkin, sampai-sampai mereka tak memerlukan untuk berkenalan.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan bahwa kehadiran Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di Indonesia cukup penting. Karena banyak hal akan bisa dibicarakan dalam situasi nostalgik bagi Obama. “Saya yakin, sebagai orang yang pernah tinggal di Indonesia, tentu Obama cukup banyak mengerti Indonesia,” ujar Kang Said melalui pesan singkatnya kepada NU Online, (9/11).

Obama sendiri menulis dalam autobiografi berjudul Dreams from My Father yang ia susun saat memimpin jurnal hukum Harvard Law Review. Dalam buku itu, Obama menyukuri pengalaman hidupnya di Indonesia sebagai sebuah petualangan panjang dan karunia bagi kehidupan seorang anak kecil.

“Tentu saja, ini adalah ungkapan nostalgik, namun lebih dari itu, Obama kecil banyak belajar membangun empati dan kepekaan terhadap sesama dari kenyataan hidup masyarakat Indonesia,” tambah Kang Said.

Salah satu poin berharga dari Obama adalah kesanggupannya mengolah asal-usul identitasnya yang beranekarupa. Keanekarupaan yang dalam konteks AS kerap distigmatisasi secara derogatif dengan istilah “tragedi mulato”. Dalam darah dan genetiknya, Obama ialah pribadi yang menyandang sekian banyak ras dan atribut budaya.

“Karenanya, menurut saya, keberhasilan Obama menjadi Presiden AS ialah bukan hanya prestasi demokrasi, namun ialah prestasi kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, kita memiliki segenap unsur dan khazanah lokal yang sangat kaya untuk merumuskan keindonesiaan yang menyadari kebhinekaannya. Ini bukan upaya mudah, namun tidak mustahil selama kita dengan serius dan rendah hati bersedia mengupayakannya,” jelas Kang Said.

Ia berharap kedatangan Obama kali ini bisa meningkatkan hubungan Indonesia-AS dalam hubungan kemitraan yang setara. Orientasi yang perlu untuk selalu ditekankan adalah orientasi kemaslahatan bagi rakyat.

Keberhasilan hubungan kedua negara sangat berpengaruh bukan hanya untuk Indonesia atau AS, namun juga bagi iklim dialog dunia internasional. “Jika hubungan kemitraan yang baik bisa terwujud, fenomena Obama akan sesuai dengan namanya sendiri: barack, barokah, berkah,” ujar Kang Said.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengunjungi pengungsi bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bersama rombongan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sabtu malam (6/11).

Dalam kesempatan kali ini KH Said Aqil Siradj –yang akrab disapa Kang Said- menyampaikan bantuan kepada para pengungsi. “Bantuan yang kita berikan ini adalah sumbangan yang berasal dari LAZIS NU, Lembaga Kesehatan NU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI-NU), dan tentunya dari PBNU sendiri,” ujarnya.

Kang Said juga berpesan kepada semua pihak agar mematuhi himbauan Pemerintah untuk tidak kembali ke rumah-rumah mereka karena masih dalam kategori rawan bencana. “Lebih baik kita ikuti himbauan Pemerintah untuk mengungsi. Ibaratnya kita mau diterkam macan, kita harus lari. Bukan malah memasang badan,” jelasnya.

Kedatangan Ketua Umum PBNU ini disambut jajaran PWNU Jateng dan DIY, PCNU Magelang, Sleman, Boyolali, dan Klaten. Sejumlah bantuan yang diberikan diantaranya selimut, (400), pembalut wanita (800), Pampers anak (800), biskuit (900 kaleng), minyak kayu putih (600 botol), tikar (350), Sarung (265) dan mukena (100).

Kang Said juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran PWNU dan PCNU se-Jawa Tengah dan DIY untuk terus aktif membantu dan mendampingi korban pengungsi letusan Gunung Merapi.

“Saya instruksikan seluruh warga NU khususnya yang ada di Jateng dan DIY untuk bahu-membahu membantu para korban,” tegas Kang Said di Jakarta (4/11).

Kang Said juga meminta agar seluruh jajaran kepengurusan NU di seluruh Indonesia terus mengumpulkan dana atau memberikan bantuan lain yang memungkinkan guna membantu para korban bencana alam yang menimpa Indonesia.

Bantuan lain yang akan diberikan adalah memberikan buku dan peralatan sekolah bagi anak-anak di lokasi pengungsian, pengobatan massal yang ditargetkan menjangkau 400 orang serta memberikan dukungan psikologis berupa trauma healing, khususnya bagi anak-anak.

Sebelumnya, pada 28 Oktober atau dua hari setelah meletusnya Merapi, LAZIS NU, yang mewakili PBNU telah terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada para pengungsi. Bantuan tersebut diserahkan dalam bentuk uang tunai untuk dibelanjakan sendiri sesuai dengan kebutuhan.

LPBI NU juga memiliki program Santri Siaga Bencana (SSB) di Magelang yang telah dilatih untuk menghadapi bencana Merapi. Dalam situasi bencana kali ini, mereka telah membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana dan membantu para korban di lokasi pengungsian.

Tim Pengawas (Timwas) Haji Komisi VIII DPR RI menilai, pernyelengaraan ibadah haji 1431 H sudah cukup baik, namun masih ada sejumlah masalah dalam pelayanan pemondokan, transportasi, katering, dan keterlambatan penerbangan . Penilaian itu disampaikan Timwas Haji DPR RI dalam rapat dengan jajaran PPIH Arab Saudi di Kantor Konjen RI Jeddah, Selasa (9/11).

Demikian temuan Timwas setelah 5 hari melihat langsung pelayanan jamaah haji, baik di Terminal Haji Bandara Jeddah, mapun di kota Madinah dan Makkah, Timwas Haji DPR yang dipimpin Chairunnisa. Seluruh anggota Tim Pengawas Haji yang berjumlah 14 orang itu meminta agar Kemenag RI merespon berbagai keluhan yang muncul dari jamaah haji.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Slamet Riyanto menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti temuan Timwas haji DPR tersebut. Selanjutnya pengawasan ini akan dilakukan oleh Tim Kedua yang akan mengawasi langsung pelayanan kepada Jamaah Haji Indonesia selama Pelaksanaan Ibadah Haji, mulai dari layanan di Arafah dan Mina, sampai proses pemulangan ke tanah air.

Selain itu, Timwas DPR RI mendesak Kementerian Agama memberikan peringatan kepada perusahaan penerbangan Saudi Arabian Airlines (SAA) atas keterlambatan dalam mengangkut jamaah haji Indonesia dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.

Anggota Timwas Nurul Iman Mustofa mengatakan, apapun alasannya, delaynya pesawat tersebut merugikan jemaah haji. "Kloter Pertama Embarkasi Batam yang lalu, mengalami delay, membuat jamaah haji kelamaan menunggu di Bandara,"ujarnya.

Hal senada disampaikan Hazrul Azwar, delaynya pesawat Saudi Arabian Airlines telah mengganggu sistim penempatan jamaah haji di Madinah yang menggunakan pola sirkulasi 9 hari untuk arbain. "Saya setuju pemerintah memberikan peringatan kepada perusahaan penerbangan milik pemerintah Saudi itu," tegasnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Slamet Riyanto menegaskan, persoalan keterlambatan pesawat, tidak perlu dikaitkan dengan hubungan kedua negara yang sudah baik selama ini Aparat di Konjen RI di Jeddah maupun yang di Kedubes RI di Riyadh, justru senantiasa berusaha menjaga agar hubungan kedua negara tetap baik.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali akan menghadiri Silaturahmi Internasional ke-11 Nahdlatul Ulama (NU) yang digagas Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Arab Saudi di Mekkah pada 11 November. Demikian keterangan Ketua Tanfidziyah PCINU Arab Saudi KH Fuad Abdul Wahab, Selasa (9/11). Undangan resmi ke Menag sudah disampaikan di sela-sela ibadah haji.


"Insya-Allah, Pak Suryadharma Ali dapat menghadiri Silaturrahmi Internasional ke-11 NU,"kata Fuad Abdul Wahab. Kegiatan Silaturrahmi Internasional NU dilaksanakan secara rutin sejak 1999 dengan mengambil tempat di Makkah atau dilaksanakan beberapa saat menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji.

Menurut Fuad, Silaturrahmi Internasional ke-11 NU 2010 yang mempertemukan aktivis NU Luar Negeri dari berbagai belahan dunia akan dipusatkan di Rubat Jawiyah, Misfalah, Makkah Al Mukarromah. Selain dihadiri Kemenag Suryadharma Ali yang juga kader NU, Silaturrahmi Internasional NU juga akan dihadiri sejumlah tokoh ormas berlogo bola dunia dan bintang sembilan tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul UIama (PBNU) Prof KH Said Aqiel Siradj, Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi, dan Mustaysyar PBNU KH Maemun Zubair juga dijadwalkan hadir. Tokoh NU lainnya yang akan hadir yaitu Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah, KH Hafidz Usman, KH Syukron Makmun, KH Manarul Hidayat dan KH Nur Muhammad Iskandar SQ.

Fuad Abdul Wahab menjelaskan, PCINU yang akan mengirimkan delegasinya berjumlah 11 cabang yaitu Arab Saudi, Sudan, Yaman, Mesir, Syria, Jordan, Libanon, Iraq, Maroko, Libia, Inggris, dan Malaysia. Silaturrahmi Internasional ke-11 NU mengambil tema "Memperkuat Khidmat NU Luar Negeri untuk Bangsa" akan dilangsungkan mulai pukul 08.00 hingga 16.00 waktu setempat.

"Kami sengaja mengambil tanggal 11 November dengan pertimbangan jamaah haji sudah berkumpul di sekitar Mekkah serta hari tersebut sangat bersejarah terkait dengan peristiwa hari pahlawan 11 November di mana NU memainkan peran penting,"tutur Fuad Abdu Wahab.